MENGGAGAS NEGARA LAUT

Sinopsis

Buku ini merupakan kritik mendalam terhadap dominasi paradigma kontinental dalam teori negara dan hukum internasional, khususnya dalam kerangka UNCLOS 1982. Penulis menyoroti bahwa Indonesia, sebagai bangsa maritim dengan sejarah, budaya, dan peradaban laut yang kuat, selama ini terjebak dalam definisi hukum internasional sebagai “negara kepulauan” (archipelagic state) yang justru membatasi kedaulatan lautnya.

Melalui pendekatan filosofis, historis, dan yuridis, tulisan ini menyerukan perlunya Indonesia mengadopsi paradigma baru: menjadi Negara Laut Nusantara, bukan sekadar negara kepulauan. Negara Laut dipahami sebagai satu kesatuan maritim yang mendefinisikan dirinya berdasarkan ruang hidup laut, bukan pulau-pulau. Dalam tulisan buku ini juga mengusulkan Doktrin Negara Laut sebagai kerangka ideologis dan yuridis untuk menegaskan kembali kedaulatan atas laut, mengoreksi kompromi dalam UNCLOS yang memungkinkan kapal asing, termasuk militer, melintasi wilayah laut Indonesia tanpa izin atau kontribusi ekonomi.

Dengan mengangkat nilai-nilai lokal, hukum adat, dan spiritualitas maritim, tulisan dalam buku ini menekankan bahwa laut bukan ruang bebas untuk eksploitasi global, melainkan ruang hidup yang harus dijaga dan diwariskan. Pada akhirnya, karya ini menjadi seruan untuk menulis ulang teori tentang Indonesia dari laut, demi membangun sistem hukum, diplomasi, dan kebijakan nasional yang berpijak pada identitas sejati bangsa yaitu bangsa pelaut.